Logo Ruang Menyal
Bg Block

Pengertian APBN: Dasar Hukum, Tujuan, dan Fungsinya

Oleh: Ruang Menyala

Last updated: 20 Maret 2024 | 24290 dilihat

Article Detail

APBN adalah kependekan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sesuai namanya, perencanaan anggaran ini memang diperlukan agar sebuah negara dapat terselenggara sebagaimana mestinya.

Hampir sama seperti APBD, DI dalam APBN termuat semua rencana pendapatan dan pengeluaran negara selama satu periode.

Lalu apa saja tujuan serta mekanisme penyusunan APBN? Simak selengkapnya pada artikel Ruang meNYALA berikut ini. Check it out!

Pengertian APBN

Tahukah kamu apa itu APBN? APBN adalah rancangan mengenai pengeluaran dan pemasukan suatu negara dalam satu periode. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBN adalah sebuah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Pengertian APBN Menurut Para Ahli

Nah, selanjutnya di bawah ini adalah pengertian APBN menurut para ahli.

1. Nurjaman Arsyad

Menurut Nurjaman Arsyad, APBN adalah rencana kerja pemerintah yang akan dilakukan dalam satu tahun yang dituangkan dalam angka-angka.

2. M Suparmoko

Menurut M. Suparmoko, APBN adalah suatu daftar atau pernyataan yang terinci tentang penerimaan dan pengeluaran negara yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu, biasanya dalam satu tahun.

3. Revrisond Baswir

Menurut Revrisond Baswir, APBN adalah rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijakan untuk satu periode di masa yang akan datang. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa APBN adalah rencana penerimaan dan pemasukan yang mempengaruhi kebijakan suatu negara dalam satu tahun. 

Dasar hukum APBN

Jika kamu telah memahami pengertian APBN, berikut ini adalah dasar hukum penyelenggaraan APBN di Indonesia.

Dasar hukum APBN termuat dalam bab VIII Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV pasal 23 yang mengatur tentang APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

Berikut bunyi landasan hukum APBN:

Ayat (1): Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ayat (2): Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.

Ayat (3): Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.

Baca juga: 10 Perbedaan Keinginan dan Kebutuhan serta Tips Memahaminya

Prinsip APBN

Prinsip-prinsip APBN disesuaikan dengan tujuan APBN bagi negara. Berikut prinsip APBN yang harus kamu ketahui.

Menurut aspek pendapatan

  1. Mengintensifkan pendapatan pada sektor anggaran 
  2. Mengoptimalkan tuntutan ganti rugi dan denda 
  3. Memaksimalkan upaya pemungutan dan penagihan piutang negara

Menurut aspek pengeluaran

  1. Terkontrol dan sesuai arahan anggaran dan program
  2. Sesuai kebutuhan teknis pada keberdayagunaan dan efisiensi
  3. Upaya maksimal guna melakukan pembelian produk dalam negeri

Tujuan penyusunan APBN

Tujuan penyusunan APBN adalah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang optimal. Selain itu ada beberapa tujuan APBN seperti dijelaskan di bawah ini.

  1. Tujuan penyusunan APBN adalah ikut andil dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi negara
  2. Memberi pedoman mengenai kebijakan fiskal guna mengendalikan angka inflasi negara adalah tujuan penyusunan APBN dari sisi ekonomi fiskal
  3. Sebagai pedoman dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat
  4. Menciptakan keterbukaan anggaran bagi masyarakat umum
  5. Tujuan penyusunan APBN adalah meningkatkan efektivitas dan koordinasi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya
  6. Di samping hal-hal di atas, tujuan penyusunan APBN tidak lepas dari upaya penyediaan barang/jasa dalam perekonomian
  7. Selain itu, tujuan APBN adalah memberi panduan kepada pemerintah terkait penetapan prioritas pengeluaran anggaran.

Fungsi APBN

Setelah mengetahui tujuan penyusunan APBN, berikut adalah fungsi APBN bagi suatu negara.

1. Fungsi otorisasi

Fungsi otorisasi berarti bahwa APBN menjadi dasar pelaksanaan belanja dan pendapatan negara. Contoh APBN yang baik dapat memberikan pedoman bagi pelaksanaan belanja negara guna menunjang kesejahteraan rakyatnya.

2. Fungsi pengawasan

Fungsi APBN adalah mengawasi penyelenggaraan negara yang berkaitan dengan anggaran negara agar tetap sesuai pada aturan berlaku.

3. Fungsi perencanaan

Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa APBN harus menjadi dasar bagi pelaksanaan rancangan anggaran negara pada periode tertentu.

4. Fungsi distribusi

Fungsi APBN adalah sebagai distribusi yang memastikan perekonomian dilandaskan pada rasa keadilan dengan mengedepankan kepentingan masyarakat.

5. Fungsi alokasi

Fungsi APBN selanjutnya adalah sebagai alokasi dalam artian mengarahkan pemasukan negara agar berada pada pos-pos anggaran yang berguna bagi rakyat.

6. Fungsi stabilisasi

Fungsi stabilisasi APBN adalah salah satu sarana guna menciptakan dasar perekonomian Indonesia dengan kokoh, sehingga kita dapat melihat contoh APBN yang baik sebagai stabilisator ketika terjadi krisis.

Struktur APBN

Apakah kamu sudah benar-benar memahami apa itu APBN? Jika belum, penjelasan mengenai struktur APBN berikut ini akan membantumu memahaminya.

1. Pendapatan Negara

Struktur APBN meliputi pendapatan negara yang berasal dari pendapatan pajak dan penerimaan non pajak. Penerimaan dari sumber pajak biasanya dikelola oleh bea dan cukai, sementara pendapatan negara non pajak dihasilkan melalui pendapatan dari kekayaan negara serta Pendapatan Layanan Umum (BLU).

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Penerimaan Negara Bukan Pajak berasal dari SDA migas (sumber daya alam dan gas bumi) dan SDA non migas, hasil penyitaan tindak korupsi, pendapatan dari BUMN, dan lain-lain.

3. Pendapatan pajak

Struktur APBN juga memuat pendapatan pajak. Pendapatan pajak adalah salah satu komponen APBN. Sedangkan penerimaan pajak terdiri Pajak Bumi dan Bangunan, cukai, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan lain-lain.

4. Penyusunan APBN

Penyusunan APBN diawali dari pengajuan RAPBN dan diakhiri dengan persetujuan atau penolakan rancangan tersebut oleh DPR. Mekanisme penyusunan APBN dibahas lebih jelas pada bagian selanjutnya.

5. Belanja Negara

Belanja negara adalah dana yang dianggarkan guna menjaga stabilitas perekonomian suatu negara. Besarnya belanja negara dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti bencana alam atau krisis dan keperluan penyelenggaraan negara lainnya. Belanja negara dibagi menjadi 2 pos yaitu belanja daerah dan belanja pemerintah daerah.

6. Pembiayaan Negara

Pembiayaan negara terbagi menjadi 2 jenis yaitu pembiayaan dalam negeri dan pembiayaan luar negeri. Yang termasuk ke dalam pembiayaan dalam negeri adalah pengeluaran perbankan dalam negeri dan non perbankan dalam negeri.

Sedangkan pembiayaan luar negeri mencakup piutang pinjaman program dan pinjaman proyek, penerusan kredit, dan sejenisnya.

Mekanisme penyusunan APBN

APBN memuat pengeluaran, penerimaan serta dari mana sumber dari setiap pos-posnya. Berikut adalah mekanisme penyusunan APBN.

Tahap I

Pada tahap pertama mekanisme penyusunan APBN, departemen atau lembaga negara mengusulkan pembiayaan melalui Dasar Usulan Kegiatan (DUK) dan Dasar Usulan Pembangunan (DUP). Inilah yang akan dijadikan dasar penyusunan RAPBN. 

Tahap II

Tahap kedua, DPR akan menerima RAPBN yang telah disusun oleh pemerintah.

Tahap III

Mekanisme penyusunan APBN pada tahap ketiga adalah saat DPR menentukan akan menerima atau menolak RAPBN pada periode terkait.

Tahap IV

Jika RAPBN disetujui, maka RAPBN akan diserahkan kepada pemerintah guna diimplementasikan. Sedangkan apabila RAPBN ditolak, pemerintah berkesempatan memperbaikinya sebanyak satu kali. Apabila setelah perbaikan masih mendapat penolakan, maka yang digunakan adalah APBN periode lalu.

Itulah tadi penjelasan mengenai apa itu APBN serta tujuan, struktur dan mekanisme penyusunannya. Kalau negara punya APBN, maka seharusnya kamu juga perlu memiliki perencanaan anggaran pribadi. Nah jika masih bingung bagaimana cara agar selalu FINANCIALLY FIT, langsung gabung Kelas meNyala dari Ruang meNYALA yuk! Daftar sekarang juga!

Baca juga: Apa itu Digital Mindset? Arti, Karakteristik, dan Contohnya


undefined Komentar

Max. 0/120 karakter

Konten Lainnya